Gelar Hearing, Gabungan Pinta Pembangunan Infrastruktur

oleh -328 views
oleh
Gelar Hearing, Gabungan Pinta Pembangunan Infrastruktur

KUTIMPOST.COM, Sangatta – Gelar Hearing, Gabungan Pinta Pembangunan Infrastruktur. DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Mengelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Masyarakat tergabung dari berbagai ormas dan paguyuban yang di Pimpin Ketua Adat Besar Kutai (ABK), Abdal Nanang, berlangsung di ruang Hearing DPRD Kutim, Pada Selasa (08/11/2022).

Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua DPRD periode pertama Kabupaten Kutim berdiri, Abdal Nanang ingin melihat Kutim memiliki sebuah kebanggan, baik itu infrastruktur yang membuat bangga.

Sedangkan beredar isu bahwa beberapa anggota dewan dikabarkan menolak pelaksanaan program multiyears atau program tahun jamak.

Padahal, untuk memaksimalkan pembangunan di Kutim hingga kawasan pedalaman. Hanya dapat dimaksimalkan dengan program tersebut. Pihaknya pun meminta penjelasan dari pihak wakil rakyat,

Baca Juga :  Ramadhani Sebut Pembangunan Jalan Padat Karya Telah Terealisasi

“Pemerintahan sekarang sudah menghadapi enam kali anggaran. Nah, kami hanya ingin minta penjelasan. Kenapa beberapa tahun ini belum ada kinerja yang benar dalam membangun Kutai Timur,” ujarnya.

Gelar Hearing, Gabungan Pinta Pembangunan Infrastruktur

Gelar Hearing, Gabungan Pinta Pembangunan Infrastruktur

Apalagi APBD Perubahan tahun ini mencapai Rp 4 triliun lebih. Anggaran sebesar itu, sangat disayangkan jika tidak adanya pelaksanaan program multiyear yang dapat memberikan dampak cukup besar terhadap pembangunan.

“Kalau hanya proyek penunjukan langsung (PL), kerugiannya sangat besar. Sekarang Kutim membutuhkan proyek yang lebih besar. Sesuai dengan janji pemkab dan DPRD akan membangun Kutim,” terangnya

Baca Juga :  Jimmy Minta Pemerintah Berikan Sosialisasi Tanggap Bencana ke Masyarakat

Sedangkan anggaran saat cukup besar, tapi tidak terlihat dengan pembangunan yang signifikansi. Padahal, kalau dialokasikan untuk penuntasan pembangunan Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan. Tentu akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

“Salah satunya harga barang akan turun. Tapi sampai sekarang tidak ada gerakan untuk menyelesaikan pelabuhan. Padahal potensi PAD (pendapatan asli daerah) sangat memungkinkan,” terangnya.

Lanjutnya, Abdal Nanang Juga mengatakan hal ini upaya masyarakat untuk menguatkan pemerintah dan DPRD. Pihaknya ingin menyuarakan pembangunan yang memberikan multiplier effect.

“Keberadaan pelabuhan, bandara, terminal dan kampus, merupakan tanda majunya suatu daerah. Ini yang diharapkan masyarakat sekarang,” pungkasnya.