KUTIMPOST.COM, Sangatta – Pandangan Fraksi PDIP di Rapat Paripurna Rancangan Perda APBD 2023. Siang Geah, mewakili Fraksi PDI Perjuangan dalam menyampaikan pemandangan tersebut meminta Pemkab Kutim untuk meongoptimalkan pelaksanaan program-program pemerintah agar dapat tepat sasaran dan menyasar pada pembangunan insfrakstruktur daerah.
“Kami juga mengapresiasi pemerintah daerah dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.237 milyar, selain itu juga meminta agar dapat memaksimalkan upaya pengumpulan PAD agar dapat mencapai nilai yang lebih maksimal.
Kemudian, pihaknya juga menyoroti persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terutama dalam pemenuhan gaji para pegawai yang ada di Kutim, dirinya meminta agar dapat mengatur skema penyaluran gaji yang baik, agar tidak menunggak atau terlambat bayar di tahun yang akan datang.
Apresiasi lainya juga diberikan Fraksi PDI Perjuangan yang mana pemerintah mau mengalokasikan APBD nya untuk pemenuhan sarana kesehatan, berupa ALAT CATHLAB senilai Rp.25.000.000.000, untuk di ketahui, Cathlab adalah suatu pelayanan yang di lakukan di laboratorium kateterisasi jantung dan angiografi untuk menentukan Diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah.
“Ini juga menjadi perkembangan yang positif, alat kesehatan ini juga akan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, khusunya yang ada di Kutim,” imbuhnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan, juga mendorong percepatan upaya pemenuhan BPJS kepada masayarakat miskin yang ada di 18 kecamatan yang ada. Upaya ini sebagai bentuk peningkatan pemenuhan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kutim.
Dalam hal mengakomodir akses sarana dan prasanana infrakstruktur di daerah, pihaknya meminta adanya penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk membangun Jembatan, Sistem Penyedia Air Minum (SPAM), Semenisasi Jalan, Pembangunan Rumah Sakit dan Pembukaan Jalan Baru.
“Alokasi tambahan belanja kedepan juga nantinya harus mengakomodir sektor ketenagakerjaan, salah satunya menambah alokasi untuk UPT Balai latihan kerja industri, mengingat saat ini anggaran yang tersedia belum memadai,” bebernya.
