KUTIMPOST.COM, Sangatta – Wabup Kasmidi Wakili Pemkab di Sidang Paripurna ke 28. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke 28 tentang pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap nota pengantar Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di ruang sidang Utama, Senin (4/09/2023) sore.
Mewakili pemerintah daerah, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menghadiri Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Joni yang didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar serta diikuti oleh 26 Anggota DPRD,unsur Forkopimda serta undangan lainnya.
Mengawali pemandangannya Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Abdi Firdaus meminta agar pemerintah fokus menggunakan anggaran untuk segera merealisasikan berbagai program prioritas yang sudah ditetapkan dan menyasar kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Dengan adanya kenaikan anggaran saat ini, kami berharap berbanding lurus dengan kinerja yang ditunjukkan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD), ” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang diwakili oleh Yan, dalam pemandangannya mengingatkan pemerintah agar lebih jeli dalam pengalokasian anggaran melalui optima program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar.
“Serta terciptanya daya serap dan melakukan percepatan pelaksanaan realisasi belanja infrastruktur daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ubaldus Badu yang merupakan anggota Fraksi Nasional Demokrat mempertanyakan keseriusan langkah-langkah pemerintah dalam upaya mengalokasikan anggaran yang menurutnya cukup besar.
“Langkah strategis apa yang akan dilakukan agar sesuai dengan proyeksi perubahan, dan apabila ada keterlambatan bagaimana mengantisipasinya,” ucap Ubaldus Bado.
Dalam pemandangannya, Fraksi Persatuan Pembangunan yang dibacakan oleh Ahmad Gazali menekankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengalokasikan maupun mendistribusikan anggaran ke skala prioritas yang berdasarkan atas kebutuhan masyarakat.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah diakhir tahun 2022 lalu masih ada kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak ketiga namun belum terbayarkan, untuk itu, kami berharap di pembahasan anggaran perubahan tahun 2023 ini TPAD dan Banggar DPRD mengalokasikan pembayaran melalui Perangkat Daerah terkait, “ujar Yuli Sapan mewakili Fraksi PDI Perjuangan.
Kemudian, Basti Sanggalani yang maju menyampaikan pemandangan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memberikan pesan khusus kepada seluruh jajaran di Penkab Kutim agar memaksimalkan pelaksanan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
” Apalagi sekarang sudah masuk era digitalisasi yang memacu pemerintah agar bisa memberikan layanan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat, “tandasnya.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) meminta agar seluruh PD secepat mungkin merealisasikan program kegiatan anggaran murni tahun 2023. Hal itu perlu dilakukan mengingat, hingga memasuki pertengahan tahun, penyerapan anggaran masih sangat rendah.
” Kami juga tidak pernah bosan mengingatkan Bupati untuk menginstruksikan kepada setiap PD terutama Dinas PUPR, Dinas Perkumpulan dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan agar secepatnya melaksanakan kegiatan, salah satu tujuannya untuk mendorong roda perekonomian masyarakat, “ucap perempuan berhijab ini.
