Adi Sutianto Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar pada Rapat Paripurna ke-11

oleh -656 views
oleh

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Adi Sutianto menegaskan bahwa Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 harus diarahkan untuk meningkatkan taraf stuktur ekonomi guna mendukung perekonomian.

“Penting bagi kami agar program-program prioritas yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat umum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dan bisa direalisasikan sesuai target di tahun 2024,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna ke-XI di ruang utama Gedung DPRD Kutim, pusat perkantoran Bukit Pelangi Sangatta.

Menurut Adi, beberapa program prioritas dan strategis harus mendapatkan akselerasi dalam pencapaian target di tahun 2024 oleh semua pemangku kepentingan. Sebagai contoh, percepatan penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan di sisi laut dan darat, termasuk persiapan sarana-prasarana, SDM, dan organisasi tata kelola pelabuhan yang harus disiapkan secara menyeluruh.

Baca Juga :  Hepnie Bersama Petani di Desa Swarga Bara

“Jika pelabuhan dapat beroperasi sesuai target pada 2024, ini akan berdampak langsung dan signifikan pada perekonomian masyarakat Kutim,” lanjutnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, juga di bidang pendidikan peningkatan pemenuhan Sarpras sekolah dasar dan menengah, termasuk di dalamnya program rehab maupun ruang kelas baru baik pada jenjang SD dan SMP pada 18 kecamatan. Selanjutnya, bidang kesehatan yakni peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di puskesmas yang masih perlu ditingkatkan.

“Seperti pelayanan dasar khususnya infrastruktur, peningkatan jalan penghubung desa di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Muara Bengkal dan Muara Ancalong perlu segera di akselerasi,” tegas Politisi Partai Golongan Karya Kutim itu.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Pmpin Paripurna Ke-17 Tentang LKPJ Bupati Kutim Tahun 2020

Adi juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, pengentasan kemiskinan, dan upaya untuk menurunkan angka stunting di Kutim.

“Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutim harus bersinergi dan sejalan dengan RK Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Kaltim agar pembangunan dapat berjalan dengan selaras dan berkelanjutan,” paparnya.

Baca terus artikel kami di GoogleNews