Bisa Urai Kemacetan, Joni; Pemerintah Harus Tuntaskan Pembangunan Jalan Ringroad

oleh -292 views
oleh
Bisa Urai Kemacetan, Joni; Pemerintah Harus Tuntaskan Pembangunan Jalan Ringroad

KUTIMPOST.COM, Sangatta – Bisa Urai Kemacetan, Joni; Pemerintah Harus Tuntaskan Pembangunan Jalan Ringroad. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), akan dimaksimalkan pada 2023 mendatang. Bahkan alokasi anggaran pun berdasarkan program tahun jamak atau multiyears, yang jumlahnya mencapai 18 program.

Dalam hal ini, Pembangunan infrastruktur di Kutim dianggap lebih maksimal dengan adanya program multiyears. Terutama untuk memastikan pembangunan yang merata hingga kawasan pedalaman kabupaten yang terletak di bagian Utara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Terkait permasalah tesebut, Ketua DPRD Kutim Joni, tidak menampik bahwa program multiyear dapat meningkatkan progres pembangunan di kabupaten ini. Kendati demikian, dia meminta agar pemerintah memprioritaskan program yang sudah berjalan.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar RDP Terkait Tapal Batas Kutim dan Bontang

“Seperti jalan Ringroad, yang manfaatnya untuk mengurai kemacetan di sepanjang Jalan Yos Sudarso. Saya melihat itu sangat prioritas untuk diselesaikan,” ujar Joni saat ditemui diruang kerjanya di DPRD kabupaten Kutai Timur, Pada Senin (14/11/2022)

karena, tidak ada alternatif lain di perkotaan selain jalan tersebut. Apalagi orang luar taunya cuma jalan Yos Sudarso. Apabila pembangunannya rampung, maka pihak polisi lalu lintas (polantas) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dapat mengarahkan melalui jalur tersebut.

“Apalagi kalau pembangunannya diselesaikan hingga jalan Soekarno Hatta. Masyarakat dari seberang menjadi semakin dekat ke RSUD Kudungga (Rumah Sakit Umum Daerah). Terutama jika ada hal yang sifatnya emergency,” terangnya.

Baca Juga :  HUT Ke-24 Kutim, Joni; Kutai Timur Akan Semakin Berjaya

Diketahui, pembangunan Jalan Ringroad masih belum diselesaikan lantaran terdapat lahan yang belum dibebaskan. Menanggapi ini, Joni meminta agar pemerintah berani bersikap.

“Kalau hanya seorang saja yang tidak bersedia lahannya dibebaskan, pemerintah harus berani bersikap. Ini kepentingan orang banyak,” pungkasnya.

Lagi pula ada standar pembayaran yang dapat diberikan pemerintah kepada pemilik lahan. Sedangkan masyarakat sangat berkeras agar jalan itu dapat terselesaikan.

“Jangan sampai masyarakat mereka bertindak sendiri, tentu akan membuat pemerintah malu,” tutupnya.